TKD Jakarta Ternyata Lebih Rendah dari Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara

PNS DKI Jakarta yang kinerjanya baik bisa membawa pulang 13 juta per bulan. Namun, angka itu ternyata lebih rendah dibandingkan TKD Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara.


"Di DKI kelompok kerja baik hampir Rp 13 juta. Salah satu dari penghematan barang makanya kita dorong dengan e-katalog," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam diskusi panel di acara LPSE di gedung Balai Sudirman, Jl Dr Saharjo, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2015).

Dalam diskusi ini juga hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Ahok memaparkan perkembangan pengadaan barang/jasa dengan sistem elektronik. Ia menjelaskan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI bisa membawa pulang gaji dan tunjangan sekitar Rp 13 juta.

Giliran Aher bicara, ia memberitahu bahwa sistem pengadaan berbasis elektronik sudah dilakukannya sejak tahun 2008 dan 100 persen dilakukan pada tahun 2010. Ia menyinggung jumlah tunjangan dan gaji yang bisa dibawa PNS Jawa Barat yang berkisar Rp 25 juta. Jumlah ini lebih besar padahal APBD Jawa Barat tak sebesar DKI Jakarta.

Tak jauh berbeda dengan Aher, Nur Alam mengatakan di Sulawesi Tenggara PNS-nya bisa membawa pulang gaji dan tunjangan mencapai Rp 20 juta lebih padahal APBD Sulawesi Tenggara hanya Rp 2,2 triliun.

"Semuanya karena penghematan yang dilakukan karena sistem pengadaan elektronik," ujar Nur Alam yang disambut tepuk tangan peserta diskusi.

Ahok mengakui banyak belajar dengan sistem yang dibangun Aher dan Nur Alam. Namun, ia menjelaskan bahwa TKD yang ternyata masih rendah karena DKI harus menggaji seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta dan 6 kabupaten/kota lainnya. Hal ini berbeda dengan Sulawesi Utara dan Jawa Barat.

"DKI kami menanggung 6 kabupaten kota harus kami yang gaji. 72 Ribu pegawai dan banyak yang kurang produktif. Setiap tahun kami harus mengeluarkan anggaran Rp 18 triliun untuk gaji pegawai," terang Ahok.

Karena itu, ia terus menyeleksi PNS dan berencana mengurangi pegawai hingga 40 persen.

"Yang malas-malas ya diselesaikan saja," ucap Ahok sambil tertawa.

Ketiga kepala daerah ini sepakat jika sistem pengadaan barang/jasa dengan sistem elektronik memudahkan pengadaan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Menurut Ahok, Jakarta secara bertahap akan memperbanyak pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik.

"Jakarta terus melakukan reformasi. Memang belum sempurna karena masih ada orang lama," pungkasnya.

Tulisan ini dari Detik.